Guru peserta santunan profesi harus mempunyai beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, yang dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi melaporkan realisasi pembayaran kepada:
- Direktorat P2TK terkait, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap triwulan melalui online: ptkdikmen.kemdiknas.go.id/kemdikbud-klienkeu
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. PMK pada bulan Agustus untuk laporan semester I (tri wulan 1 dan 2) dan pada bulan April tahun anggaran berikutnya untuk semester II (tri wulan 3 dan 4).
Berdasarkan SKTP, Bendahara Pengeluaran/ Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk menyiapkan berkas SPP untuk diajukan ke Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk. PA/KPA yang ditunjuk menelaah dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengirimkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD).
BUD/KBUD menelaah anjuran SPM dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya BUD/KBUD yang ditunjuk mengambil dana santunan profesi yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan melalui rekening kas umum kawasan yang disimpan pada bank yang ditunjuk.
Berdasarkan rekening kas umum kawasan melalui bank yang ditunjuk mentransfer dana tunjangan profesi kepada rekening masing-masing guru. Apabila terjadi kesalahan data antara lain penulisan nama dan nomor rekening yang menimbulkan santunan profesi guru tidak sanggup disalurkan oleh bank yang ditunjuk maka akan terjadi retur.
Tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan antara tanggal 9 - 16 setiap triwulan (9 – 16 April 2013 untuk triwulan I, 9 – 16 Juli 2013 untuk triwulan II, 9 – 16 Oktober 2013 untuk triwulan III, dan 9 – 16 Desember 2013 untuk triwulan IV). Mekanisme penyaluran santunan guru sertifikasi ini sanggup dipelajari di Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
Advertisement