Sebuah survei oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada Agustus-November 2012 di 20 kabupaten/kota menyebutkan sekitar 62 persen dari 1.700 guru SD yang disurvei tidak pernah mendapat pelatihan. Adapun guru di kota besar rata-rata hanya mengikuti training satu kali dalam lima tahun. Bahkan dalam survei tersebut, ditemukan guru pegawai negeri sipil yang mendapat training terakhir tahun 1980.
Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti saat memaparkan hasil survei (5/12/2012) mengakui jikalau kualitas guru memang kurang. Tetapi kualitas guru rendah bukan salah guru semata, itu juga alasannya yaitu kapasitas guru tidak dibangun melalui pelatihan. ”Tidak perlu menggunakan uji kompetensi guru, kami sudah tahu jikalau kualitas guru memang kurang,” kata Retno
Kenyataan bahwa guru SD kurang memperoleh training dibenarkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Kemendikbud, Unifah Rosyidi. Menurutnya, kiprah kontribusi training seharusnya dilakukan oleh pemerintah kawasan alasannya yaitu semenjak otonomi daerah, penanganan guru SD menjadi tanggung jawab daerah.
Otonomi kawasan menciptakan kawasan bertanggung jawab pada proses perekrutan sampai remunerasi guru, sedangkan pemerintah sentra bertanggung jawab pada sertifikasi guru, memastikan ketersediaan guru, dan merancang kebutuhan guru.
Pihak Kemendikbud tersebut berdalih uji kompetensi guru yang dilaksanakannya yaitu bentuk upaya pemerintah sentra untuk ikut bertanggung jawab minimnya guru SD yang mendapat pelatihan. Uji kompetensi guru dilakukan untuk mengetahui secara persis kondisi guru sehingga bisa diberikan training sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap guru.
Terkait dengan penerapan kurikulum gres 2013, training guru menjadi sangat penting, mengingat kurikulum 2013 membutuhkan metode pengajaran yang berbeda. Sistem pembelajaran SD yang berbasis tematik integratif menuntut guru untuk bisa menggali kreativitas siswa.
Advertisement