Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Pemerintah risikonya melegitimasi Pelaksanaan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) dengan Mengelurakan Permendikbud No 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan.
Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan disebutkan ada tiga jenis Ujian yang harus ditempuh oleh akseptor didik biar lulus dari satuan pendidikan, yakni;
1. Ujian Nasional UN,
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan
3. Ujian Sekolah (US).
Mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah (US) yaitu seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah termasuk mata pelajaran yang di UN-kan, namun tidak termasuk mata pelajaran yang di USBN-kan.
Pasal 5 Permendikbud No 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap akseptor didik pada jalur formal wajib mengikuti UN, USBN dan US paling sedikit satu kali. Makara keikutsertaan dalam UN, USBN dan US menjadi syarat kelulusan.
Pada pasal 9 Permendikbud No 3 Tahun 2017 pemerintah mendorong biar seluruh pelaksanaan UN dilakukan dengan model UNBK.
Pada pasal 14 Permendikbud No 3 Tahun 2017 secara tegas dinyatakan bahwa naskah USBN dan US digandakan oleh Satuan Pendidikan. Dengan demikian ada kepastian penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan USBN dan US.
Adapun persyaratan lulus dari satuan Pendidikan berdasarkan pasal 18 Permendikbud No 3 Tahun 2017 adalah
1) Menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran
2) memperoleh nilai sikap atau sikap minimal baik
3) lulus ujian satuan pendidikan/program pendidikan.
Untuk mendownload Permendikbud No 3 Tahun 2017 perihal Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan silahkan klik di bawah ini :
Demikian isu perihal Permendikbud No 3 Tahun 2017 yang dilansir dari ainamulyana.
Terimakasih dan Semoga bermanfaat.
Advertisement