Salah satu alasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap menyelenggarakan UN ialah alasannya ialah UN sebagai alat penentu kelulusan. Pendapat berbeda dikemukan oleh Prof Nanat Fatah Natsir. Dia beropini UN sebaiknya dihapus, dan penentuan kelulusan siswa diserahkan saja kepada sekolah. Guru dan sekolah yang paling memahami kemampuan akademik siswa.
"Biarkan sekolah dan guru yang menciptakan soal dan menguji siswa. Pemerintah cukup menciptakan standar dan kisi-kisi soal UN untuk menjamin kualitas UN di seluruh Indonesia sama," kata Nanat Fatah Natsir dikutip dari Kompas.com (22/4/2013).
Sistem UN ketika masih diterapkan pemerintah ini menyampaikan seperti ketidakpercayaan pada kepala sekolah dan guru. Menurut Prof Nanat Fatah, mengapa tidak bisa ibarat di perguruan tinggi, ketika kelulusan mahasiswa ditentukan dosen penguji dan ditetapkan rektor. Pemerintah perlu memberi dogma kepada guru dan kepala sekolah, untuk memilih kelulusan siswa menurut aliran yang sudah disusun.
Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas guru. Mantan Rektor UIN Bandung dan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menyampaikan sebuah penelitian menyatakan, 62 persen kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru, gres lalu kurikulum dan sarana prasarana.
Pelaksanaan UN yang awut-awutan menyampaikan sistem yang diberlakukan ketika ini lebih sedikit manfaatnya. Kebijakan UN yang tetap diambil pemerintah juga justru menciptakan siswa belajar untuk menjadi langsung yang manipulatif dan destruktif alasannya ialah dihantui ketakutan tidak lulus ujian.
Advertisement